PERSIAPAN PARTAI POLITIK MENJELANG PEMILU

Semua parpol peserta sudah melakukan persispan rapi untuk menarik dukungan publik pada masa pemungutan suara nanti baik dengan memaparkan program-program mereka maupun mengetengahkan profil-profil calon legislatif (caleg) yang mereka usung yang tentu saja sudah di mark up sedemikian rupa dan ada pula yang sudah menetapkan calon presiden yang mereka usung.

Ada juga yang belum menetapkan calon presiden dengan alasan menunggu hasil pilleg dahulu ataupun khawatir calon mereka diserang partai lawan apabila terlalu awal dipublikasikan.
Seperti misalnya partai Golkar, mereka sudah menamakan ketum Abu Rizal Bakrie sebagai capres mereka, begitu juga dengan partai Hanura mengusung Wiranto, partai Gerindra mengusung Prabowo. Sedangkan PKB mengusung sang raja dangdut Rhoma Irama.

Selain memperkuat dukungan dan mengoptimalkan kinerja elemen partai sendiri, mereka juga berusaha mengekspose kelemahan dan kakurangan partai lawan. Ada juga yang langsung menyerang secara personal (dalam hal ini calon yang diketengahkan partai).

PARTAI PESERTA PEMILU 2014

Berbeda dengan pemilu sebelumnya yg diikuti oleh parpol yg begitu banyak, pemilu kali ini hanya memberi ruang kepada 15 parpol yang telah melalui proses ferifikasi administrasi yang sangat ketat.

Berikut adalah profil ringkas partai-partai peserta pemilu 2014 sesusi dengan nomor urut di kartu pemungutan suara 2014.



1. PARTAI NASDEM

Ketua : Surya Paloh
Sekjen : Patrice Rio Capella
Bendahara : Frankie Turtan
Alamat Kantor DPP : Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama,
Jakarta 10350
Telp : 021‐ 3929801
Fax : 021‐ 31927288
Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-03.AH.11.01
TAHUN 2013 Tanggal 6 Maret 2013 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan
Kepengurusan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem

2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

Ketua : H. A. Muhaimin Iskandar
Sekjen : H. Imam Nahrawi
Bendahara : H. Bachrudin Nasori
Alamat Kantor DPP : Jl. Raden Saleh No. 9,
Jakarta Pusat 10430
Telp : 021- 3145328
Fax : 021- 3145329
Email : dpp@pkb.or.id
Website : www.dpp.pkb.or.id
Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-
25.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 7 September 2012 Tentang Pengesahan
Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Periode 2008-2014

3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

Ketua : Muhammad Anis Matta
Sekjen : Muhamad Taufik Ridlo
Bendahara : Mahfudz Abdurrahman
Alamat Kantor DPP : Jl. TB. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu,
Jakarta 21520
Telp : 021- 78842116
Fax : 021- 78846456
E-mail : setjen.dpp@pks.or.id
Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-13.AH.11.01 TAHUN
2011 Tanggal 19 September 2011 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan
Pengurus Pusat, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai Keadilan Sejahtera

4. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

Ketua : Megawati Soekarnoputri
Sekjen : Tjahjo Kumolo
Bendahara : Olly Dondokambey
Alamat Kantor DPP : Jl. Lenteng Agung No. 99
Jakarta Selatan 12610
Telp : 021- 7806028,
021- 7806032
Fax : 021- 7814472
Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-13.AH.11.01
TAHUN 2010 Tanggal 29 September 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan

5. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

Ketua : H. Aburizal Bakrie
Sekjen : Idrus Marham
Bendahara : Drs. Setya Novanto
Alamat Kantor DPP : Jl. Anggrek Nelly Murni,
Jakarta 11480
Telp : 021- 5302222
Fax : 021- 5303380
Website : www.partai-golkar.or.id
Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-
06.AH.11.01 TAHUN 2010 Tanggal 27 April 2010 Tentang Pengesahan Perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015

6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

Ketua : Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc.
Sekjen : H. Ahmad Muzani, S. Sos
Bendahara : Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA
Alamat Kantor DPP : Jalan Harsono RM No. 54
Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12550
Telp : 021- 7892377
021- 7801396
Fax : 021- 7819712
Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-13.AH.11.01
TAHUN 2012 Tanggal 23 Juli 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Partai Gerakan
Indonesia Raya

7. PARTAI DEMOKRAT

Ketua : Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
Sekjen : Edhie Baskoro Yudhoyono, M. Sc
Bendahara : Handoyo Mulyadi
Alamat Kantor DPP : Jl. Kramat Raya No. 146, Jakarta Pusat
Jakarta 10450
Telp : 021- 31907999
Fax : 021- 31908999
Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-07.AH.11.01
TAHUN 2013 Tanggal 18 April 2013 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat

8. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Ketua : M. Hatta Rajasa
Sekjen : Taufik Kurniawan
Bendahara : Jon Erizal
Alamat Kantor DPP : Jl. Warung Buncit Raya No. 17
Jakarta Selatan
Telp : 021- 7975588
Fax : 021- 7975632
Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-
04.AH.11.01 TAHUN 2010 Tanggal 6 April 2010 Tentang Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pengurus
Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2010-2015

9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

Ketua:Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.
Sekjen : Ir. H. M. Romahurmuziy, MT
Bendahara : Drs. H. Mahmud Yunus
Alamat Kantor DPP : Jalan Diponegoro No. 60,
Jakarta 10310
Telp : 021- 31926164
021- 31936338
Fax : 021- 3142558
Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-
20.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 4 September 2012 Tentang
Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015

10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

Ketua : H. Wiranto
Sekjen : Dossy Iskandar Prasetyo
Bendahara : Bambang Sudjagad
Alamat Kantor DPP : Jalan Imam Bonjol No. 4, Menteng,
Jakarta Pusat, 100330
Telp : 021- 3100169
Fax : 021- 3100174
Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-
07.AH.11.01 TAHUN 2010 Tanggal 11 Mei 2010 Tentang Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2010-2015

11. PARTAI DAMAI ACEH (PDA)

Ketua : Tgk.Muhibbussabri.A.Wahab
Sekjen : Khaidir Rizal Jamal, S.Pd.
Bendahara : M.Tahir.S.Sos
Alamat Kantor DPP : Jln.Tgk. Imum Lhueng Bata No.36
Banda Aceh
Sumber: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Aceh Nomor : W1-264.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 9 Juli
2012 Tentang Pengesahan Pendaftaran Sebagai Badan Hukum Partai Damai
Aceh

12. PARTAI NASIONAL ACEH (PNA)

Ketua : Irwansyah (Tgk Muchsalmina)
Sekjen : Muharram Idris
Bendahara : Lukman Age
Alamat Kantor DPP : Jl. T. Iskandar No. 174
Lam Glumpang, Ulee Kareng
Banda Aceh
Telp : (0651) 28282
Sumber: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Aceh Nomor : W1-263.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 9
Juli 2012 Tentang Pengesahan Pendaftaran Sebagai Badan Hukum Partai
Nasionali Aceh



13. PARTAI ACEH (PA)

Ketua : Muzakir Manaf
Sekjen : Mukhlis Basyah
Bendahara : Hasanuddin Sabon
Alamat Kantor DPP : Jl. Soekarno Hatta Nomor 5,6,7 Simpang
Dodik Emperum Jaya Baru, Banda Aceh
Telp : 0651 - 40750
Email : dpa_partaiaceh@yahoo.com
Website : www.partaiaceh.com
Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kanwil Aceh Nomor : W1-
113.AH.11.01 TAHUN 2013 Tanggal 26 Maret 2013 Tentang Pengesahan Anggaran
Dasar dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Periode 2013-2018

14. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

Ketua : Dr. H. MS. Kaban, SE, M.Si
Sekjen : B.M. Wibowo, SE, MM
Bendahara : Sarinandhe Djibran, SH
Alamat Kantor DPP : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B,
Jakarta Selatan
Telp : 021- 79180734
Fax : 021- 79180765
Sumber: Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-
30.AH.11.01 TAHUN 2012 Tanggal 12 November 2012 Tentang Pengesahan
Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Periode 1431-1436 H/2010-2015 M

15. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

Ketua : Letjen TNI (Purn) Dr. (Hc) H. Sutiyoso, SH
Sekjen : Drs. H. Lukman F. Mokoginta, M.Si
Bendahara : Linda Setiawati
Alamat Kantor DPP : Jl. Pangeran Antasari Nomor 68, Cipete Utara
Jakarta 12150
Telp : 021- 7246174
Fax : 021-7253952
Sumber : Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-12.AH.11.01 TAHUN2010 Tanggal 27 Agustus 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa Bakti 2010-2015.

EVOLUSI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

I. Pemilu 1955

Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945. Inilah tonggak pertama masyarakat Indonesia belajar tentang demokrasi. Indonesia baru yang sangat muda terseok- seok dalam mempersiapkan pemilu. Situasi keamanan yang belum kondusif, kabinet yang penuh friksi, dan gagalnya pemerintahan baru menyiapkan perangkat Undang-Undang pemilu membuat pemungutan suara baru bisa dilaksanakan 10 tahun setelah kemerdekaan.

Dalam pemilu pertama ini masyarakat memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Konstituante adalah lembaga negara yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru menggantikan UUD sementara 1950. Anggota angkatan bersenjata dan polisi ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara.
Pemilu tahun 1955 diadakan dalam dua periode. Pada periode pertama tanggal 29 September 1955 masyarakat memilih anggota DPR. Lalu, pada periode kedua pada 15 Desember 1955 masyarakat memilih anggota Konstituante. Tak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan diri.

Pada Maret 1956 parlemen terbentuk dengan jumlah angggota sebanyak 272 orang. Ada 17 fraksi yang mewakili 28 partai peserta pemilu, organisasi, dan perkumpulan pemilih. Sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang. Mereka dilantik pada 10 November 1956.


Selanjutnya, kondisi politik Indonesia pasca pemilu 1955 sarat dengan berbagai konflik. Akibatnya, pemilu berikutnya yang dijadwalkan pada tahun 1960 tidak dapat terselenggara. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang membubarkan DPR dan Konstituante hasil pemilu 1955 serta menyatakan kembali ke UUD 1945. Soekarno secara sepihak membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat oleh presiden.

II. Pemilu 1971

Gonjang-gonjang politik pasca pemilu 1955 berujung pada huru-hara gerakan 30 september Partai Komunis Indonesia pada tahun 1966. Presiden Soekarno yang memimpin Indonesia sejak tahun 1945 akhirnya lengser satu tahun kemudian. Pada tahun 1968 Soeharto ditetapkan oleh MPR Sementara sebagai Presiden Indonesia. Era kepemimpinan Soeharto selanjutnya disebut sebagai zaman orde baru, untuk membedakan dengan zaman Soekarno yang disebut sebagai orde lama.


Tiga tahun memerintah Indonesia, Soeharto akhirnya menggelar pemilu kedua yang tertunda-tunda di negeri ini pada 5 Juli 1951. Ini adalah pemilu pertama setelah orde lama atau pemilu pertama di zaman orde baru. Pemilu diikuti oleh 10 partai politik dari beragam aliran politik. Hal baru yang menarik pada pemilu tahun ini adalah ketentuan yang mengharuskan semua pejabat negara bersikap netral. Ini berbeda dengan pemilu tahun 1955 di mana para pejabat negara yang berasal dari partai ikut menjadi calon partai secara formal. Namun, dalam prakteknya, para pejabat negara berpihak ke salah satu peserta pemilu yaitu Golongan Karya. "Rekayasa politik" orde baru yang berlangsung hingga 1998 di mulai pada tahun ini. Sejumlah kebijakan ditelurkan demi menguntungkan Golongan Karya.

III. Pemilu Orde Baru  (1977-1997)

Pasca pemilu 1971 ada lima pemilu yang diselenggarakan di bawah rezim orde baru, yaitu pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Lima pemilu itu berlangsung "seragam" dan diikuti oleh dua partai yaitu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu Golongan Karya (Golkar). Pemilu selalu dimenangkan oleh Golongan Karya dan MPR selalu menunjuk Soeharto sebagai Presiden.

Setelah pemilu 1971 yang diikuti 10 konstestan, terbitlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Undang-Undang baru ini mengatur soal penggabungan partai politik. Sembilan partai politik yang ada diciutkan menjadi hanya dua. Partai-partai beraliran islam bergabung dalam satu wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara, partai-partai di luar islam bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kedua partai itu bertarung dengan Golongan Karya dalam setiap pemilu di masa orde baru.

Selama periode orde baru masyarakat Indonesia memilih partai dalam setiap pemilu. Lalu partai menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat di Dewan Permusyarawatan Rakyat (DPR). Semua anggota DPR adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain anggota DPR, anggota MPR berisikan utusan golongan. MPR bermusyawarah untuk menunjuk presiden.


Pemilu 1977    : 2 Mei

Pemilu 1982    : 4 Mei

Pemilu 1987    : 23 April

Pemilu 1992    : 9 Juni

Pemilu 1997    : 29 Mei

Pemilu-pemilu ini diklasifikasikan dalam satu kategori karena memiliki kesamaan dari segi proses mahupun komposisi peserta pemilu.

IV. Pemilu 1999

Pemilu 1999 merupakan tonggak baru demokrasi Indonesia. Penguasa Orde Baru Soeharto mundur dari kekuasaan pada 20 Mei 1998 karena desakan masyarakat. BJ Habibie yang semula adalah wakil presiden naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Roh demokrasi yang semasa rezim orde baru dipasung hidup kembali. Ratusan partai politik terbentuk dan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum melakukan seleksi dan meloloskan 48 partai politik. Golkar yang semula bukan partai di tahun ini berubah menjadi partai politik. Lima besar partai pemenang pemilu adalah:

No	Partai	Suara	Persen	Kursi DPR
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	35.689.073	33,74	153
2	Partai Golkar	23.741.749	22,44	120
3	Partai Persatuan Pembangunan	11.329.905	10,71	58
4	Partai Kebangkitan Bangsa	13.336.982	12,61	51
5	Partai Amanat Nasional	7.528.956	7,12	34

Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai pemenang, namun ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri, gagal menjadi presiden. Di zaman ini presiden masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Musyawarah di MPR memutuskan mengangkat Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai presiden dengan Megawati sebagai wakil presiden.

V. Pemilu 2004

Pemilu 2004 menjadi catatan sangat penting dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pada tahun ini untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih langsung wakilnya di parlemen dan pasangan presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pemilu dibagi menjadi dua yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Pemilu legislatif

Pemilu legislatif digelar sebagai rangkaian pertama pada 5 April 2004 dan diikuti 24 partai politik. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju pada pemilihan Presiden.

Hasil lima besar pemilu legislatif 2004

No	Partai	Suara	Persen	Kursi DPR
1	Partai Golongan Karya	24.480.757	21,58	128
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53	109
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10,57	52
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15	58
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45	57

Pemilu Presiden

Pemilu presiden tahun 2004 diikuti lima pasang calon yaitu,

1. Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla
2. Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi
3. Wiranto - Solahuddin Wahid
4. Amien Rais – Siswono YudoHusodo
5. Hamzah Haz – Agum Gumelar

Hasil pemilu presiden putaran pertama 5 April 2004

Ranking	Pasangan Capres	Suara	Persen
1	Susilo B.Y. - J. Kalla	36.070.622	33.58 %
2	Megawati - Hasyim M.	28.186.780	26.24 %
3	Wiranto-Sallahudin W.	23.827.512	22.19 %
4	AmienRais - Siswono Y.H.	16.042.105	14.94 %
5	Hamzah H. - Agum G.	3.276.001	3.05 %
Jumlah Suara		107.403.020	100%

Sumber data : KPU


Karena tidak ada yang memperoleh suara 50 persen plus satu, maka diselenggarakan putaran kedua yang diikuti oleh dua besar yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla dan Megawati Soekarno putri - Hasyim Muzadi.


Hasil pemilu presiden putaran kedua 5 Juli 2004 menyaksikan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

VI. Pemilu 2009

Pemilu Legislatif 2009 digelar pada 9 April 2009 dan diikuti 38 partai politik. Ribuan calon anggota legislatif memperebutkan 560 kursi DPR, 132 kursi DPD, dan banyak kursi di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk pertama kalinya, sistem sistem proporsional terbuka diterapkan pada Pileg 2009. Melalui sistem ini, pemilih tak lagi memilih partai politik, melainkan caleg. Penetapan calon terpilih pada suatu daerah pemilihan dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan nomor urut.


Sebanyak 121.588.366 pemilih yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia berpartisipasi dalam pileg 2009. Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangi pileg 2009 dengan meraup 21.703.137 suara atau sebanyak 20,85 persen. Selain itu, ada 8 partai lainnya yang lolos parliamentary threshold, yakni, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Gerindra.


Hasil Pemilu Presiden untuk kali ini adalah dimenangi oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono
       

KILAS BALIK PERISTIWA SOSIAL POLITIK DUNIA

BARDIRINYA PBB (PERSERIKATAN BANGSA BANGSA)

SURVEI: HANYA 9.4% PUBLIK PERCAYA PADA PARTAI POLITIK

Lembaga Survei Cirus Surveyors Group melakukan penelitian tentang seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

"Sebanyak 9,4% responden masih percaya dengan kinerja partai politik, sebanyak 39,2% kurang percaya, 40% tidak percaya, dan 11,4% tidak tahu," kata Direktur Riset Cirus Surveyors Group Kadek Dwita Apriyani di Resto Pulau Dua, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu (5/1/2014).

Menurut Dwita, survei tersebut mengindikasikan publik sudah tak yakin bahwa parpol telah menjalankan fungsinya dengan baik. Hanya 14,6% responden yang yakin parpol telah melakukan pelatihan mengenai demokrasi, pemerintahan, dan pemilu.

"Banyak responden tak yakin parpol menjalankan visi misinya dengan baik. Survei juga menghasilkan bahwa parpol diduga tidak melakukan perekrutan dengan baik dan tidak melakukan kunjungan ke daerah pemilihan secara berkala," ujar Dwita.

Cirus juga melakukan survei terkait apa sebenarnya masalah utama yang dirisaukan masyarakat. Hasilnya, masalah terkait mahalnya harga pangan ada di urutan pertama.

"Hasil survei menunjukkan sebagian besar masyarakat justru merisaukan mahalnya harga kebutuhan pokok dengan angka 27,9%," kata Dwita.

Masalah kedua yang paling dirisaukan publik yaitu tentang buruknya transportasi publik dan infrastruktur jalan (22,2%). Sulitnya mencari lapangan kerja berada di urutan ketiga dengan 16,3% responden.

"Korupsi kolusi dan nepotisme ada di posisi keempat dengan 12,1%," ujar Dwita.

Responden terdiri dari penduduk Indonesia dengan minimal usia 17 tahun. Sebanyak 2.200 responden diwawancara dengan cara tatap muka. Data dikumpulkan mulai 9 hingga 15 Desember 2013. Sementara itu metode yang digunakan adalah metode acak bertingkat.

PERJALANAN POLITIK DI MALAYSIA

Politik

Malaysia adalah negara tetangga paling dekat dg Indonesia, namun sistem pomerintahan dan iklim politiknya jauh berbeda. Malaysia menganut sistem monarkhi dengan kepala negara seorang raja dan kepala pemerintahan seorang perdana menteri, sedangkan Indonesia adalah negara republik dengan pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan seorang presiden.

Malaysia menganut sistem demokrasi berparlemen dwi partisan yaitu satu untuk pemerintah dan satu lagi untuk oposisi atau pembangkang dalam bahasa Malaysia.

Dari masa setelah merdeka sehingga ke hari ini Perdana Menteri Malaysia sudah silih berganti namun partai politik yang memerintah tidak berganti sehingga dasar pemerintahan hampir tidak berubah. Kalaupun ada perubahan tidaklah begitu mendasar.

Partai politik Pemerintah di Malaysia hari ini adalah BN (Barisan Nasional) yang terdiri dari gabungan beberapa partai, namun yang dominan adalah tiga partai yaitu: UMNO (mewakili bangsa Melayu), MCA (mewakili bangsa Cina) dan MIC (mewakili Bangsa India)

Sedangkan Partai Pembangkang adalah PR (Pakatan Rakyat) yang terbentuk dari gabungan tiga partai yaitu PAS (mewakili bangsa Melayu) DAP (mewakili bangsa Cina dan India) dan PKR yang mewakili semua bangsa.

Media massa sepenuhnya dikuasai oleh kerajaan sehingga pihak oposisi tidak diberikan ruang sepenuhnya untuk menyampaikan informasi program ataupun dasar partai sehingga menyulitkan untuk mendekati masyarakat, begitu juga dengan jentera kerajaan seperti menteri dan sebagainya dan juga fasilitas negara sangat sulit untuk digunakan pembangkang. Sebaliknya pihak kerajaan berbuat apapun bisa terlaksana dengan begitu mudah.

Pihak pembangkang hanya bisa menggunakan saluran alternatif (dalam hal ini internet) untuk memberikan informasi kepada masyarakat dimana hanya bisa dicapai dikawasan yang ada liputan internetnya dan itupun disekat dengan berbagai akta.

DEMOKRASI YANG MERANGKAK

Setelah bergulirnya reformasi pasca era Soeharto, kini demokrasi di Indonesia menuju kearah sistem demokrasi dalam arti yang sebenarnya.
Namun tujuan itu bukanlah mudah untuk terrealisai, buktinya hingga saat ini proses itu masih jauh dari sasaran disebabkan oleh halangan-halangan dari pelaku-pelaku politik dinegara ini.
Walaupun pemimpin Indonesia pasca Soeharto telah silih berganti, dimulai dari B.Y. Habibie di era transisi kemudian K.H. Abdurrahman Wahid lalu Megawati Soekarnoputri dan kini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tetapi perubahan kondisi masyarakat masih belum banyak beranjak.
Kini pemiluhan umum (pemilu) legislatif untuk mandat 5 tahun akan datang sudah didepan mata. Tepatnya 9 April 2014 rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk legislatif dan diikuti pemilihan presiden 3 bulan berikutnya.
Partai-partai politik peserta pemilu pun sudah mulai mempersispkan calon calon legislatif (caleg) masing-masing dengan mengusung figur yg dirasa mampu menarik perolehan suara pada masa pemungutan suara. Atribut kampanye pun sudah mulai dipasang ditempat-tempat yang strategis.